Minggu, 19 Maret 2017

Perekonomian Aceh Tenggara

Assalamualaikum wr wb
Selamat Sore…

Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di paling ujung Provinsi Aceh, berbatasan langsung dengan Kab. Karo salah satu daerah di Sumut. Aceh Tenggara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh tentu saja ikut merasakan “manisnya” dana otsus yang didapat Aceh.
Lantas benarkah dana otsus mampu memperbaiki perekonomian Aceh Tenggara secara makro? Mari kita lihat dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Aceh Tenggara, Aceh dan Nasional.



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 6 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada awal periode (2010) pertumbuhan ekonomi aceh tenggara mencapai 10,73 persen, sebuah angka pertumbuhan yang sangat baik tentunya. Jika dilihat secara umum pertumbuhan ekonomi nasional dikisaran 6,6 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi aceh berada di angka 5,91 persen. Secara umum baik perekonomian aceh maupun aceh tenggara cenderung mengikuti tren pertumbuhan ekonomi nasional. Ini mengindikasikan bahwa aceh tenggara belum mampu menepis ketergantungan yang kuat terhadap provinsi maupun nasional. Aceh tenggara akan lebih baik jika mampu mengikuti “irama” pertumbuhan ekonomi yang positif baik provinsi maupun nasional, dan mampu tetap positif jika pertumbuhan ekonomi aceh dan nasional cenderung negative.

Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu factor penghambat dalam suatu perekonomian. Suatu daerah yang memiliki penduduk miskin yang besar biasa merupakan daerah yang memilki penduduk yang kurang produktif. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai penelitian memiliki hubunga kausalitas (sebab-akibat) yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Lantas, bagaimakah dengan Aceh Tenggara? Sudahkah mampu menurunkan angka kemiskinan?

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terjadi sedikit fenomena “aneh”, dimana ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka kemiskinan juga tinggi, dan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka terlihat bahwa tingkat kemiskinan juga mengalami penuruan. Secara umum dalam kurun waktu 6 tahun pertumbuhan ekonomi menurun dari 10,73 persen menjadi 4,08 persen , sedangkan tingkat kemiskinan menurun dari 16,78 persen menjadi 14,91 persen pada tahun 2015. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2012 sebesar 4,61 persen menjadi 4,89 persen diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 15,64 persen menjadi 14,39 persen.
Memang banyak pendapat para ahli yang menyatakan bahwa, mengukur kesejahteraan suatu negara/provinsi/daerah dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang semu, tidak terkecuali yang terjadi di Aceh Tenggara. Artinya, ada hal atau factor yang lebih spesifik yang mampu menjelaskan mengapa tingkat kemiskinan di Aceh Tenggara bisa menurun dalam kurun waktu 6 Tahun terakhir.


Daerah yang sedang berkembang identic dengan penyokong perekonomiannya berada disektor primer, dimana kegiatan perekonomian masi di dominasi oleh kegiata pertanian, penggalian dan pertambangan. Daerah sedang berkembang juga sangat identic dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

(Continue)



Kamis, 12 Januari 2017

Bu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Beri Kuliah Umum di Unsyiah

Asslamualaikum wr wb..

(Copas)

Jumat, 6/01/2017 – Banda Aceh, Sri Mulyani merupakan menteri keuangan RI beri kuliah umum untuk mahasiswa Unsyiah pada hari Kamis, 5 Januari 2017 tepatnya di gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah Darussalam.
Acara ini dimulai pada pukul 10.00 wib hingga siang hari .Adapun tema dalam kuliah umum tersebut adalah “ Peran Fiskal Dalam Pembangunan Perekonomian Inklusif” yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari segala fakultas, terutama dari fakultas ekonomi dan bisnis Unsyiah.

Dalam kuliah tamunya beliau memaparkan bahwa instrumen suatu kebijakan  yang sangat penting bagi negara adalah APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara). APBN ini merupakan instrument fiskal didalam suatu perekonomian  bagi suatu negara khususnya Indonesia dan bagaimana instrument APBN kebijakan fiskal ini dapat  mendukung tujuan kita  bernegara.
“Tujuan dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita bangsa Indonesia . Tujuan itu harus di upayakan dengan berbagai  macam instrumen kebijakan, salah satu instrument yang penting adalah instrument APBN “ ujarnya.

APBN  sebagai   instrument kebijakan fiskal  bukan satu- satunya  instrument kebijakan. Pemerintah memiliki instrument lainnya seperti instrument ekonomi struktural dan juga instrument moneter yang berguna untuk menciptakan pertumbuhan  perekonomian.

Menteri keuangan RI ini memaparkan bahwa Tujuan masyarakat adil  dan makmur pada saat ini  untuk indonesia ada 3 issu penting yg harus dihadapi   diantaranya , kemiskinan, kesenjangan dan  kemamupuan  untuk meningkatan produktifitas dan daya saing negara yang tumpuannya adalah manusia. Daya saing suatu Negara bisa dilihat dari kekayaan alamnya, tetapi daya saing suatu Negara yang hanya bisa tetap  tahan lama tumpuannya bukan kepada geografisnya, melainkan lebih kepada manusianya.

“Kebutuhan akan  infrastruktur kita masih  jauh memadai dan juga  infrastruktur teknologi serta skill  adalah 3 hal yang diidentifikasi yang merupakan kendala bagi kita untuk memiliki daya saing yang baik  juga dalam kita mengurangi kemiskinan dan juga  menciptakan kemerataan bagi Indonesia” ungkapnya.

Beliau menambahkan bahwa sektor keuangan yang merupakan salah satu penunjang pembangunan negara   masih cukup dangkal . Berdasarkan tabel indikator  kemiskinan dan ketimpangan ,  kemiskinan mengalami pertumbuhan dari  tahun 2007-2017 . Tingkat kemiskinan dari 17% terhadap populalasi Indonesia kini  menjadi 10.9 % .

Menurutnya Jika ketimpangan dibiarkan pada level tertentu maka akan   menjadi penghabat bagi pertumbuhan ekonomi. Jika Indonesia ingin  megalami pendapatan yang tinggi maka  harus mewaspadai  ketimpangan. Ketimpanagn inilah  akan menciptakan “middle income trap” atau perangkat bagi banyak Negara yg pendapatannya di tengah dan tidak akan pernah maju . Ciri dari middle income trap adalah  ketidakmampuan negara untuk  meyelesaikan masalah institusi .Beliaupun menambahkan penyakit yg sering terjadi  untuk Negara yang ingin  maju  bukan  karena musuh dari dari luar akan tetapi penyakit tersebut adalah korupsi dalam Negara.

Ibu Sri Mulyani  hadir untuk kedua kalinya setelah terjadinya tsunami Aceh, dan  sebelumnya hadir untuk meresmikan gedung- gedung  keuangan Negara yg dibangun kembali setelah tsunami Aceh. “Dan hari ini saya bangga bisa hadir kembali ke Aceh tentunya ke kampus” begitulah ujarnya saat pembukaan kuliah umum pada hari Kamis lalu.

Antusias terhadap kedatangan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan ke Unsyiah juga dirasakan oleh  Fifi  salah satu mahasiwa feb Unsyiah. “  Senang dapat melihat ibu Menteri Keuangan RI secara langsung” imbuhnya.

Adapun rektor Unsyiah  Prof.Dr.Samsul Rizal, M.Eng  berharap, semoga APBA  provinsi  Aceh segera dapat di sepakati antara  legislatif dan ekisekutif sehingga dapat dijadikan instrumen yang penting  bagi pelaksanaan pemerintah. (Sumber )